Ilmu Administrasi: #4 Ilmu Administrasi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Paradigma Administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan (science) ini berkembang pada era 1956-1970.

Pada 1956 jurnal Administrative Selence Quartely diterbitksn untuk menjawab premis adanya dikotomi yang tidak tepat antara administrasi negara, niaga dan kelembagaan.

Keith M Henderson pada 1960 telah menyanggah bahwa teori organisasi telah atau

Herbert A. Simon (1916-2001)

seharusnya menjadi pusat pembahasan administrasi negara. James G. March dan Hebert A Simon dalam buku mereka Organizations (1958), Richard Cyert dan March dalam bukunya A Behavioral Theory of the Firm (1963), March dalam Handbook of Organizations (1967) telah memberikan alasan kuat untuk memilih ilmu administrasi sebagai paradigma administrasi niaga.

Di awal tahun 1960 “Pengembangan Administrasi” makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus iklmu administrasi. Sebagai suatu fokus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara. Pengembangan organisasi sebagi sebuah bidang ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai demokratisasi dan birokrasi. Jika ilmu administrasi itu sendiri dianggap sebagai sebuah paradigma maka administrasi negarapun akan berubah. Dalam prakteknya ini bidang ilmu administrasi niaga akan menyerap bidang ilmu administrasi negara. Apakah bidang yang mementingkan unsur keuntungan ini cukup memperhatikan niali kepentingan umum yang vital sebagai aspek ilmu adminisrasi, merupakan satu pertanyaan atas arti penting administrasi negara yang bisa jadi jawabannya tak memuaskan.

Kontrak penetlitian dan pengembangan, kompleks industri militer, peranan instansi-instansi regulator serta hubungan mereka dengan fihak industri, dan keahlian yang semakin meningkat dari instansi-instansi pemerintah dalam menciptakan mengembangkan teknik-teknik managerial canggih yang mempengaruhi “sektor swasta” di setiap aspek kehidupan masyarakat AS, semuanya menyebabkan administrasi memang bisa dimengerti.

Dewasa ini para ahli administrasi negara mulai menerima bahwa kata negara dalam administrasi negara tak bisa diartikan dalam makna institusi seperti masa sebelumnya. Istilah administrasi diartikan sebagai makna filosofi, normatif dan etika, kepentingan umum (publik). Jadi makan tradisional dari kata negara telah ditinggalkan dan digati dengan makna yang lebih dinamis dan normatif.

Ketegangan antara negara dan privat, kepentingan umum (motif keuntungan yang dicerminkan paradigma ilmu administrasi) tak memiliki peran apa pun untuk meredakan permasalahan lokus bagi administrasi, konotosi kepentingan umum, ilmu administrasi bisa digunakan untuk keperluan apa saja, yang paling immorial sekalipun. Konsep penentuan dan penerapan kepentingan umum memberi tonggak pembatas bagi administrasi negara dan sebuah lokus untuk bidang studi ini. Akan tetapi, hal itu tak akan banyak artinya jika setiap perhatian dalam konteks ilmu administrasi, seperti fokus teori organisasi ataupun ilmu manajemen lebih cenderung kepada ilmu politik.

Kekuatan Dikotomi Ilmu Masyarakat dan Ilmu Administrasi Negara Baru (New Public Administration) (1965-1970)

Proses yang sama sekali tak disadari pada waktu itu mengarah setidaknya pada dua hal yang terpisah namun saling melengkapi. Yang satu adalah perkembangan program-program interdisipliner dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan umum sedangkan lainnya lagi adalah lahirnya administrasi negara baru.

Evolusi ilmu pengetahuan dan masyarakat pada selama akhir dekade 1960. Hal ini merupakan sinyal-sinyal intelektual dari minat akademik yang lebih intens dan baru atas hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, birokrasi dan demokrasi, teknologi dan manajemen, serta kaitannya dengan teknobirokratik. Karena adanya fokus baru atas ilmu pengetahuan, teknokrat dan kebijakan umum inilah, maka para ahli administrasi negara yang waktu itu masih bergabung dengan departmen ilmu politik menuntut pembedaan intelektual selama 1960an. Tindakan ini mampu mengimbangi kemunduran identitas disiplin ilmu yang juga menimpa administrasi negara. Munculnya identitas terbarukan ini sebagian disebabkan oleh perhatian ilmu pengetahuan (science), teknologi dan kebijakan umum yang dianut oleh ilmu politik. Perhatian terfokus tersebut memang bersifat detail daripada pluralis, sintesis daripada spesialitatif, serta lebih hirarki daripada komunal.
            

Dwight Waldo

Dari keadaan tersebut muncul perkembangan kedua yakni lahirnya administrasi negara yang baru (new public administration). Pada 1968 Dwight Waldo mensponsori sebuah konferensi para ahli administrasi negara generasi muda untuk membahas administrasi negara yang baru tersebut. Hasil konferensi ini dibukukan dengan judul The New Public Administration: The Minnowbrook Perspective. Fokusnya tak banyak membahas fenomena tradisioanal seperti efisiensi, efektivitas, soal anggaran atau teknik administrasi. Sebaliknya, administrasi negara baru tersebut  sangat memperhatikan teori-teori normatif, filosofi dan aktivisme. Ia banyak membahas hal-hal yang  berkaitan dengan nilai-nilai, etika, perkembangan para anggota secara individual dalam organisasi, hubungan birokrasi dengan pihak yang dilayaninya, dan masalah-masalah yang lebih luas seperti urbanisasi, teknologi dan kekerasan. Jika ada penekanan baru dari administrasi negara yang baru, maka penekanan itu ada segi m o r a l.

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest